Inixindo.id – Setelah lama dinantikan, Indonesia akhirnya memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 17 Oktober 2024. UU ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran masyarakat tentang keamanan data pribadi mereka di era digital. Bagi Anda yang bertindak sebagai pengendali data, penting untuk memahami langkah-langkah yang perlu diambil agar sesuai dengan aturan baru ini.
Peran dan Tanggung Jawab Pengendali Data
Dalam UU PDP, pengendali data adalah pihak yang bertanggung jawab mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data pribadi. Tanggung jawab utama Anda adalah memastikan bahwa data pribadi pengguna tetap aman dan digunakan dengan transparan. Sebagai pengendali data, Anda harus menjamin kepatuhan terhadap hak-hak subjek data dan keamanan data mereka.
Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Pengendali Data
- Menyediakan Kebijakan Privasi yang Jelas Sebagai pengendali data, Anda wajib menjelaskan bagaimana data akan digunakan, disimpan, dan dihapus. Informasi ini harus mudah dipahami oleh subjek data.
- Mendapatkan Persetujuan yang Sah UU PDP mengharuskan pengendali data untuk mendapatkan persetujuan subjek sebelum mengumpulkan dan memproses data. Pastikan proses ini dilakukan secara sah dan terdokumentasi.
- Membatasi Akses Data Tidak semua pihak dalam organisasi boleh mengakses data pribadi. Tentukan akses yang terbatas sesuai peran dalam perusahaan untuk menjaga privasi data.
- Mengimplementasikan Keamanan Data yang Ketat UU PDP mewajibkan Anda untuk melindungi data pribadi dengan langkah-langkah keamanan yang memadai. Gunakan enkripsi, proteksi jaringan, dan pembaruan berkala untuk mengurangi risiko kebocoran.
- Menghapus Data yang Tidak Lagi Diperlukan Data pribadi memiliki siklus hidup, dan Anda wajib menghapus data yang sudah tidak relevan atau jika diminta oleh subjek data. Hal ini penting untuk mengurangi risiko kebocoran data lama.
Poin UU PDP yang Harus Diperhatikan oleh Pengendali Data
- Hak Akses Subjek Data (Pasal 7-8) Subjek data memiliki hak untuk mengakses, memperbarui, dan menghapus data mereka. Pengendali data harus memberikan kemudahan bagi subjek data untuk menjalankan hak-hak ini.
- Kewajiban Keamanan Data (Pasal 32-34) UU PDP menetapkan bahwa pengendali data wajib menjaga keamanan data melalui teknologi keamanan yang sesuai dan kebijakan internal yang ketat.
- Kewajiban Pelaporan Kebocoran Data (Pasal 37) Dalam kasus kebocoran data, pengendali data wajib melaporkan insiden ini kepada otoritas terkait dalam waktu maksimal 72 jam setelah kejadian.
Sanksi dan Konsekuensi Hukum
Pelanggaran terhadap UU PDP dapat mengakibatkan sanksi administratif atau bahkan pidana. Sebagai pengendali data, penting untuk memahami bahwa sanksi ini dapat berdampak serius pada reputasi dan keberlangsungan bisnis Anda.
Kesimpulan
Dengan diterbitkannya UU PDP, tanggung jawab pengendali data menjadi lebih besar dari sebelumnya. Memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ini adalah cara untuk melindungi data pengguna dan menjaga kepercayaan mereka. Mari segera ambil langkah-langkah konkret agar perusahaan atau organisasi Anda siap menghadapi tantangan era digital ini.
